Makassar – Kepala Bidang Wilayah III Pusdal LH SUMA-KLH (Wilayah Maluku dan Maluku Utara) Suwardi S.T.P., M.Si. mengapresiasi para peserta yang hadir dari wilayah Maluku dan Maluku Utara. Ia menyatakan bahwa bimtek ini merupakan momentum krusial bagi daerah untuk memperbaiki sistem persampahan.
Sebagian besar kabupaten/kota di Maluku dan Maluku Utara telah menerima sanksi administratif dan diwajibkan menghentikan open dumping sesuai Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor SE.14/MENLHK/PSLB3/PLB.0/2/2025 dan menyampaikan surat teguran resmi dengan nomor referensi TPA/KLHK/II/2025/ 343 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (Open Dumping) pada 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada di Indonesia, Mulai 27 Februari 2025,” ungkapnya.
Menurutnya bahwa Data hasil verifikasi lapangan (Verlap) pada 21 kab/kota yang ada di provinsi Maluku dan Maluku Utara, Bulan Agustus – September tahun 2025 untuk kab/kota yang menyusun roadmap; Provinsi Maluku (5 kab/kota dari 11 kab/kota atau 45 %) dan Provinsi Maluku Utara (4 kab/kota dari 10 kab/kota atau 40 %)
Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di Indonesia. Hal ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dari yang berfokus di TPA menjadi pengelolaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Tujuannya adalah agar sampah yang diangkut ke TPA hanya residu, dan sisa sampah bisa dilihat sebagai sumber daya dan peluang ekonomi. Langkah ini juga penting untuk memenuhi kriteria program Adipura,” jelas Kabidwil III Suwardi.
Ia menambahkan bahwa bimtek ini akan menjadi bekal untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.
Agenda bimtek dua hari ini mencakup aspek regulasi, operasional, dan teknis. Untuk hari pertama, membahas sanksi administratif, penilaian Adipura 2025, serta operasional TPS3R dan TPST. Sedangkan Hari kedua, akan mendalami aspek teknis seperti SOP TPA, penanganan air lindi dan gas metana, serta penyusunan roadmap pengelolaan sampah di masing-masing daerah. Bimtek ini diharapkan dapat mendorong komitmen pemerintah daerah untuk membangun sistem persampahan yang modern, aman, dan ramah lingkungan,”tandas Kabidwil III Suwardi.