Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melibatkan seluruh komponen bangsa untuk mencapai target Program Kampung Iklim (ProKlim) 20.000 lokasi pada Tahun 2024 sebagaimana halnya Arahan Presiden Rl.
Seruan ini ditujukan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, mitra pembangunan dan para pemangku kepentingan yang ada dan seluruh masyarakat, untuk bersama-sama, bahu-membahu memberikan kontribusi pemikiran atau kegiatan nyata di lapangan, di bidang minat/tanggung jawab masing-masing.
Dikutip dari laman PPID KLHK ProKlim merupakan bentuk aksi nyata untuk mewujudkan ketahanan iklim dan gaya hidup emisi gas rumah kaca di tingkat tapak, melalui pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, demikian sambutan Menteri LHK Siti Nurbaya yang dibacakan oleh Dirjen Pengendalian Perubahan (PPI) Kementerian LHK (KLHK), Laksmi Dewanthi dalam Rapat Koordinasi Teknis ProKlim tahun 2022, di Jakarta, Kamis, (31/03/2022).
Ia menjelaskan jika pelibatan masyarakat di tingkat tapak, baik di tingkat desa, dusun, kampung, menjadi salah satu kunci keberhasilan pengendalian perubahan iklim.
“Emisi karbon sebagai penyebab perubahan iklim tidak bisa lepas dari kegiatan antropogenik, dan dari dampak masyarakatlah yang langsung merasakan berbagai dampak akibat terjadinya perubahan iklim tersebut, sehingga masyarakat perlu berperan sebagai aktor yang sebenarnya dalam upaya pengendalian iklim,” ujar Dirjen Pengendalian Perubahan (PPI) Kementerian LHK (KLHK) saat membacakan sambutan Menteri LHK.
Ia mencontohkan jika upaya efisiensi penggunaan energi, pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga, limbah pertanian dan pertanian, pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi upaya dasar mitigasi perubahan iklim. Selain itu efisiensi penggunaan air, konservasi tanah dan udara, peningkatan ketahanan pangan, upaya penanggulangan bencana seperti banjir dan longsor, pola pertanian berkelanjutan, perlindungan terhadap penyakit akan menjadi kunci keberhasilan perubahan iklim.
Kegiatan atau praktik baik terkait dan mitigasi perubahan iklim tersebutlah yang disebutkan sedang terus dikembangkan oleh Pemerintah melalui KLHK untuk dikembangkan di tingkat tapak melalui ProKlim untuk ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK berbasis masyarakat.
“Program Kampung Iklim/ProKlim merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat di tingkat tapak nyata dalam mewujudkan target NDC Indonesia,” ungkapnya lagi.
Program Kampung Iklim atau ProKlim telah berjalan selama satu dekade sejak dicanangkan pada Tahun 2012. Hingga tahun 2021 telah tercatat sebanyak 3.270 lokasi Kampung di seluruh Indonesia dan ditargetkan akan ada 20.000 kampung iklim pada tahun 2024 mendatang.
ProKlim merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan komitmen Indonesia mengendalikan perubahan iklim seperti yang telah disampaikan dalam Dokumen Updated NDC (UNDC). Melalui dokumen tersebut pemerintah telah menetapkan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk menurunkan risiko perubahan iklim pada semua sektor pembangunan di Tahun 2030. Dalam dokumen tersebut, Indonesia telah menetapkan tiga target ketahanan yakni ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lanskap.
Selain dokumen NDC, Indonesia termasuk negara yang telah menyusun dokumen Strategi Jangka Panjang untuk Ketahanan Karbon dan Iklim 2050 (LTS-LCCR 2050), yang merupakan pedoman dalam implementasi strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Tahun 2050.
Selain itu, terkait dengan mitigasi perubahan iklim, pemerintah Indonesia terus bergerak memperkuat kebijakan di dalam negeri, salah satunya untuk sektor hutan dan penggunaan lahan lainnya, dengan keluarnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022 tentang “FOLU Net Sink 2030′ yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2022.
Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah yang mengusung konsep ‘Indonesia FOLU Net Sink 2030’ sebagai sebuah pendekatan dan strategi dimana pada tahun 2030, tingkat emisi sektor FOLU ditargetkan sudah berimbang atau lebih tinggi dari tingkat emisinya (Net Sink). Sektor FOLU ditargetkan dapat menurunkan hampir 60% dari total target penurunan emisi nasional.
Laksmi pun terinspirasi oleh semangat mengendalikan Perubahan iklim selaras dengan yang diusung oleh Presidensi G20 Indonesia dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”. Semangat ini diharapkan dapat menginspirasi dan menjadi contoh bagi anggota negara-negara dan dunia secara umum, bahwa Indonesia mampu menerapkan pembangunan berkelanjutan dan menunjukkan bahwa diperlukan keseimbangan antara peran berbagai negara dalam tujuan mulia, yakni melindungi bumi dan menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celsius bahkan tercatat di bawah 1,5 derajat celsius.
“Indonesia memiliki peluang untuk contoh-contoh yang baik dan kerja sama serius dalam pengendalian perubahan iklim, salah satunya melalui kegiatan ProKlim,” pungkas Dirjen Pengendalian Perubahan (PPI) Kementerian LHK (KLHK) ini. (Gambar: PPID KLHK)