Malino, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku-KLH menggelar Rapat Kerja dan Capacity Building Tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Perkuat SDM, Sinergikan Wilayah: Tuntas Kelola Sampah” ini berlangsung selama tiga hari, 22–24 Januari 2026, bertempat di Villa The Rudall, Malino, Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), memperkuat integritas aparatur, serta mendukung transformasi birokrasi di lingkungan Pusdal LH Sulawesi dan Maluku.

Raker tersebut menjadi momentum strategis dalam menjalankan mandat baru Pusdal LH Suma sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan fokus utama yang dibahas, meliputi; Transformasi kompetensi SDM aparatur, akselerasi sinergi kewilayahan antara pemerintah pusat dan daerah di Sulawesi dan Maluku, Optimalisasi peran pendampingan strategis kepada daerah, serta Penguatan aksi kolektif seluruh pemangku kepentingan dalam menuntaskan persoalan pengelolaan sampah.
Selain itu, Raker 2026 juga menyoroti isu ‘eco-gender gap’ berdasarkan petunjuk yang dipaparkan, bahwa adanya perbedaan pilihan etis berbasis gender, di mana 71 persen perempuan dinilai lebih berupaya hidup secara etis dibandingkan 59 persen laki-laki. Sehingga dengan pelatihan ‘Eco-Gender’ Pusdal LH SUMA-KLH berupaya menghadirkan pemahaman lingkungan yang seimbang melalui pendekatan keluarga, guna mendukung ‘work-life balance’ (WLB) bagi pegawai dan peningkatan produktivitas kerja.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri atas ASN dan PPNPN Pusdal LH SUMA, serta Dharma Wanita Persatuan Pusdal LH Sulawesi dan Maluku-KLH. Sejumlah narasumber kompeten turut dihadirkan, di antaranya LP3ES Makassar untuk materi ‘Eco-Gender dan Work-Life Balance’ serta Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar untuk pembinaan kepegawaian.
Hari Pertama: Penguatan Work-Life Balance melalui Eco-Gender
Kamis (22/1), kegiatan dibuka di Villa The Rudall, Malino, Kabupaten Gowa, dengan forum bertajuk “Eco-Gender dalam Menunjang Work-Life Balance”. Forum ini bertujuan meningkatkan produktivitas kerja ASN dan PPNPN melalui pemahaman kesetaraan gender dan kepedulian lingkungan.

Sesi ini dipandu oleh Kepala Bidang Wilayah I Andi Samra Salam, S.E., M.Si., Kepala Bidang Wilayah III Suwardi, S.T.P., M.Si., serta Kasubbag Tata Usaha Rina Triany, S.E., M.A.P. Dua narasumber utama hadir sebagai pemateri, yakni Zamsam dari LP3ES dan Aplina Mustafaina dari Komnas HAM Perempuan.

Zamsam menekankan pentingnya berbagi pengetahuan terkait Eco-Gender sebagai nilai tambah dalam penguatan kapasitas pegawai. Sementara itu, Aplina Mustafaina menyoroti pentingnya integrasi isu gender dan inklusivitas dalam lingkungan kerja. Ia menjelaskan ‘konsep Eco-Gender’ melalui dua aspek utama, yaitu solidaritas sosial-ekonomi dengan memasukkan nilai gender dalam setiap tahapan program ekologis, serta ‘social care’ untuk menciptakan keseimbangan dan mencegah kecemburuan sosial di lingkungan kerja.

Hari Kedua: Penguatan Integritas dan Transformasi Budaya Kerja
Pada Jumat (23/1), agenda Raker dilanjutkan di Makassar dengan fokus pada penguatan birokrasi melalui kegiatan Sosialisasi Integrasi Nilai BerAKHLAK dalam Pengembangan Karier Fungsional, bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Narasumber dari BKN, antara lain Abdul Rajab Ma’mun, S.Sos., M.Adm.SDA., Sang Nyoman Hadi Wijaya, S.Sos., M.A.P. (Analis SDM Aparatur Ahli Madya), dan Arif Budiharjo, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda), memaparkan pentingnya internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK sebagai strategi menuju ‘World Class Government’.

Materi yang disampaikan mencakup implementasi ASTA CITA melalui penyelarasan karier ASN dengan program prioritas pemerintahan Bapak Presiden RI dan Bapak Wakil Presiden RI melalui Bapak Menteri LH / Kepala BPLH khususnya dalam penguatan SDM dan reformasi birokrasi. Selain itu, ditekankan pula nilai akuntabel, harmonis, dan loyal sebagai fondasi karakter aparatur negara.
Pada sesi siang hari, kegiatan dilanjutkan dengan rapat bersama Kepala Pusdal LH Sulawesi dan Maluku Dr. Azri Rasul, S.K.M., M.Si., M.H., untuk membahas Rencana Operasional Pelaksanaan (ROP). Pembahasan difokuskan pada penguatan tata kelola administrasi serta sinkronisasi program pusat dan daerah guna mempertajam pencapaian target kinerja organisasi.

Kapusdal LH SUMA-KLH menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan, termasuk penyesuaian target dan anggaran sesuai kondisi riil di lapangan. Selain itu, Kerangka Acuan Kerja (KAK) lama dapat direvisi agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi.” Azri juga menekankan dalam hal pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat, ditekankan pentingnya sinergi antara Pusdal LH dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum).

Menutup agenda hari kedua, pimpinan rapat menetapkan sejumlah poin strategis hasil Raker untuk diimplementasikan sepanjang tahun 2026. Kegiatan kemudian diakhiri dengan makan malam bersama dan family gathering guna mempererat silaturahmi.
Hari Ketiga: Penguatan Sinergi melalui Capacity Building
Pada Sabtu (24/1), seluruh peserta mengikuti kegiatan outbound bertema “Sinergi dalam Harmoni”. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kebersamaan dan semangat kerja kolektif dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah melalui rantai kerja yang solid.

Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH bahwa Pusdal LH Sulawesi dan Maluku-KLH menegaskan komitmennya untuk mendukung terwujudnya target Indonesia Bersih Sampah 2029 melalui pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci keberhasilan, mengingat peran Pusdal LH yang berfokus pada fungsi pembinaan dan pemantauan.
Melalui Raker dan Capacity Building ini, Pusdal LH Sulawesi dan Maluku optimistis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, didukung oleh SDM yang profesional, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai inti ASN.

