Makassar, Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam mendukung Asta Cita pada konteks ekoregion Sulawesi dan Maluku, Kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Sulawesi Maluku (Suma) melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas, fungsi, dan anggaran bersama Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menyatukan persepsi serta memperkuat sinergi antara unit teknis daerah dan unsur perencanaan pusat. Koordinasi tersebut tidak hanya membahas aspek administratif, tetapi juga menitikberatkan pada arah kebijakan strategis, penguatan fungsi kelembagaan, serta dukungan anggaran yang dibutuhkan untuk memastikan program perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup di Sulawesi dan Maluku dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pusdal LH Suma, Dr. Azri Rasul, S.K.M., M.Si, M.H., didampingi Kasubag Tata Usaha, Rina Triany, S.E., M.A.P., serta seluruh pejabat fungsional dan pelaksana, termasuk beberapa staf dari Bidang Wilayah II Pusdal LH Suma. Kehadiran seluruh unsur internal ini menunjukkan komitmen kuat Pusdal LH Suma dalam mengawal pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup agar selaras dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan riil di wilayah ekoregion Sulawesi dan Maluku
Turut hadir pula Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Wilayah Sulawesi, Ihsan, S.P., didampingi Kasubag Tata Usaha, Raden Roro Roeri Triana, S.Sos., beserta seluruh pejabat dan jajaran di lingkungan Balai Gakkum Wilayah Sulawesi. Keterlibatan unsur penegakan hukum ini mempertegas bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang baik tidak hanya memerlukan perencanaan dan penganggaran yang matang, tetapi juga pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin kepatuhan seluruh pihak terhadap regulasi lingkungan hidup.
Sebagai pemateri utama, hadir Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan KLH/BPLH, Muhammad Noor Andi Kusumah, S.T., M.Sc., bersama tiga orang stafnya. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dengan implementasi program di daerah, terutama pada aspek perencanaan program, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta optimalisasi dukungan anggaran yang tepat sasaran.
kegiatan yang dilaksanakan adalah koordinasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan anggaran dalam mendukung kebijakan KLH/BPLH. Who, pihak yang terlibat adalah Pusdal LH Suma, Biro Perencanaan dan Keuangan KLH/BPLH, serta Balai Gakkum Wilayah Sulawesi.
kegiatan berlangsung pada Selasa, 12 Mei 2026 pukul 09.00 Wita sampai selesai. lokasi kegiatan berada di Ruang Bangun Praja, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 17, Makassar.
kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kebijakan kementerian dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam program dan penganggaran yang terarah di daerah.
Melalui forum koordinasi, pemaparan materi, diskusi teknis, dan penyamaan persepsi antarunit kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusdal LH Suma, Dr. Azri Rasul, S.K.M., M.Si, menegaskan bahwa koordinasi lintas unit merupakan bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan tugas pengendalian lingkungan hidup di wilayah Sulawesi Maluku, khususnya Sulawesi Selatan. Ia menyampaikan bahwa kebijakan nasional harus diterjemahkan secara tepat di tingkat wilayah melalui kolaborasi, perencanaan yang terukur, dan dukungan anggaran yang memadai.
“Koordinasi ini sangat penting untuk menyamakan langkah dan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Kami di Pusdal LH Suma berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian lingkungan hidup agar sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dalam mendukung Asta Cita, khususnya di ekoregion Sulawesi Selatan,” ujar Dr. Azri Rasul.
Ia juga menambahkan bahwa tantangan lingkungan hidup di Sulawesi dan Maluku memerlukan respons yang terpadu, baik dari sisi perencanaan, pengendalian, pengawasan, maupun penegakan hukum.
Menurutnya, melalui koordinasi yang intensif, setiap unit kerja dapat memahami peran masing-masing secara lebih jelas sehingga pelaksanaan program tidak berjalan parsial, tetapi saling mendukung dalam satu kerangka kebijakan yang utuh.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan KLH/BPLH, Muhammad Noor Andi Kusumah, S.T., M.Sc., menekankan bahwa keberhasilan program lingkungan hidup sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan efektivitas pengelolaan anggaran.
Ia menilai bahwa forum koordinasi seperti ini menjadi ruang strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan wilayah dapat diakomodasi secara tepat dalam perencanaan pusat.
“Perencanaan dan penganggaran harus disusun secara selaras dengan prioritas nasional, namun tetap responsif terhadap kebutuhan dan tantangan di daerah. Karena itu, koordinasi dengan satuan kerja wilayah menjadi sangat penting agar program lingkungan hidup yang dijalankan benar-benar efektif, akuntabel, dan memberi dampak nyata,” kata Muhammad Noor Andi Kusumah.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa KLH/BPLH terus mendorong penguatan tata kelola kelembagaan, efisiensi anggaran, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program agar seluruh agenda perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup dapat berjalan optimal. Ia berharap hasil koordinasi ini dapat menjadi landasan bersama dalam menyusun langkah kerja yang lebih terintegrasi ke depan.
Melalui kegiatan ini, seluruh peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan, prioritas program, dan strategi penguatan kelembagaan dalam mendukung agenda lingkungan hidup nasional. Koordinasi ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen bersama antara Pusdal LH Suma, KLH/BPLH, dan Balai Gakkum Wilayah Sulawesi untuk membangun tata kelola lingkungan hidup yang semakin baik, adaptif, dan berkelanjutan di ekoregion Sulawesi Selatan.