Makassar, 11 Juli 2026 – Dewan Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Alia Febyani Jumhur Hidayat, melakukan kunjungan ke Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Karebosi di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sabtu (11/7). Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung praktik pengelolaan sampah organik berbasis masyarakat yang dinilai berhasil mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular.
Dalam kunjungan tersebut, Alia didampingi Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku (Pusdal LH Suma) Azri Rasul, Ketua DWP Pusdal LH Suma Hj. Sukreni Azri Rasul, Kepala Balai Gakkum Lingkungan Hidup Wilayah Sulawesi Muhammad Ihsan beserta istri, Kepala Bidang Wilayah II Arnianah Alwi, serta jajaran Pusdal LH Suma dan Balai Gakkum Sulawesi. Rombongan disambut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmy Budiman, Lurah Kelurahan Baru Fajar Harianto, pengelola TPS3R Karebosi, serta masyarakat setempat.
Pada kesempatan tersebut, rombongan meninjau proses pengelolaan sampah mulai dari pemilahan di sumber, pengolahan sampah organik menggunakan larva Black Soldier Fly (BSF), pengelolaan bank sampah, hingga pemanfaatan hasil olahan menjadi pakan ternak, pupuk organik, dan produk bernilai ekonomi lainnya. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan secara terpadu mampu memberikan manfaat lingkungan sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kunjunganny, Alia Febyani Jumhur Hidayat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat Kelurahan Baru yang telah membangun budaya pengurangan sampah mulai dari tingkat rumah tangga dan Horeka.
“Kami mengapresiasi Kota Makassar yang berhasil mendorong pengurangan sampah hingga ke tingkat RT dan RW. Keterlibatan masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.,” ujarnya.

Keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana, tetapi juga oleh perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah sejak dari sumbernya. Semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat Kelurahan Baru menjadi contoh nyata bahwa persoalan sampah dapat diselesaikan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Pusdal LH Sulawesi dan Maluku, Azri Rasul, menjelaskan bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), sampah organik masih menjadi komponen terbesar timbulan sampah di Indonesia. Karena itu, pengelolaan sampah organik menjadi salah satu strategi penting dalam mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sekaligus menekan emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan.
“Pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot merupakan salah satu solusi yang efektif. Apa yang telah dilakukan TPS3R Karebosi membuktikan bahwa pengurangan sampah dapat dimulai dari lingkungan terkecil dan menjadi contoh yang dapat direplikasi oleh kabupaten maupun kota lainnya,” kata Azri.

Ia menjelaskan bahwa larva BSF mampu mengurai sampah organik dalam waktu singkat sehingga volume sampah yang dibuang ke TPA dapat berkurang secara signifikan. Selain itu, hasil budidaya maggot memiliki nilai ekonomi karena dapat dimanfaatkan sebagai pakan ikan, unggas, maupun bahan baku pakan ternak, sementara residunya dapat diolah menjadi pupuk organik.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, menegaskan bahwa penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kota Makassar
“Gerakan ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Makassar di bawah arahan Bapak Wali Kota. Ke depan, kami menargetkan hanya sampah residu yang masuk ke TPA, sedangkan sampah organik dan anorganik harus selesai dikelola sejak dari sumbernya melalui TPS3R, bank sampah, dan berbagai inovasi masyarakat,” ungkap Helmy.

Menutup kunjungan tersebut, Azri Rasul menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah harus dimulai dari perubahan pola pikir masyarakat.
“Pengelolaan sampah bukan semata persoalan membangun fasilitas, tetapi bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah. TPS3R Karebosi membuktikan bahwa ketika pemerintah, masyarakat, dan komunitas bergerak bersama, pengurangan sampah dari sumber dapat diwujudkan secara nyata. Model seperti inilah yang perlu terus diperkuat dan direplikasi di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, rendah emisi, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat transformasi pengelolaan sampah nasional. Praktik baik yang dikembangkan TPS3R Karebosi menjadi bukti bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat mampu memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi secara bersamaan, sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mendukung target nasional pengurangan sampah dan pengendalian perubahan iklim.

