AMBON, 14 April 2026– Provinsi Maluku mengambil langkah progresif dalam mengintegrasikan isu lingkungan hidup dengan pembangunan sumber daya manusia. Dalam upaya mendukung program prioritas Presiden RI, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) wilayah Sulawesi dan Maluku resmi menjalin kemitraan strategis dengan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku. Sinergi ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoU) dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Provinsi Maluku yang mengusung tema: “Transformasi Kemendukbangga/BKKBN Mendukung Program Prioritas Presiden melalui: Berani Cerdas, Berani Sehat Menuju Indonesia Emas 2045”.
Acara yang berlangsung di Kantor BKKBN Provinsi Maluku ini sebagai penanganan masalah lingkungan yang dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku, Dr. Azri Rasul, S.K.M., M.Si., M.H., dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dr. Mauliwaty Bulo, M.Si. Kesepakatan ini berfokus pada pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Dengan menggabungkan jaringan penyuluh lapangan BKKBN yang luas dengan pengetahuan teknis dari Pusdal LH Suma, pemerintah berharap tercipta perubahan perilaku yang sistemik di tengah masyarakat Maluku.
Dalam sesi pemaparan materi, Dr. Azri Rasul menyampaikan data yang cukup mengejutkan mengenai kondisi lingkungan di wilayah Seribu Pulau tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa dari 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku, sebanyak sembilan daerah telah dijatuhi sanksi administratif terkait kegagalan dalam pengelolaan sampah.
“Pemerintah daerah belum melakukan pemilahan sampah yang memadai di wilayah masing-masing. Ini adalah alarm keras. Jika kita tidak segera melakukan intervensi melalui edukasi di tingkat akar rumput, masalah ini akan menjadi beban berat bagi generasi mendatang,” tegas Azri Rasul.
Kapusdal LH Suma menyoroti bahwa ketergantungan pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tanpa adanya proses pemilahan di hulu hanya akan memperpendek umur TPA dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pendekatan KIE harus menyasar langsung ke rumah tangga agar sampah sudah terpilah sejak dari sumbernya. Strategi utama yang disepakati adalah memberdayakan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai agen transformasi kebijakan. Selama ini, penyuluh KB berfokus pada isu kependudukan dan kesehatan reproduksi. Namun, melalui kerja sama ini, mereka akan mendapatkan pembekalan tambahan untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah mandiri.
Pusdal LH Suma berharap ribuan keluarga yang dikunjungi oleh penyuluh KB setiap bulannya juga mendapatkan pemahaman mengenai cara memilah sampah organik dan anorganik. Dengan masuknya konten lingkungan ke dalam kurikulum penyuluhan keluarga, diharapkan budaya “pilah sampah dari rumah” dapat terbentuk secara alami.
Selain itu, Dr. Azri juga mendorong instansi pemerintah di Maluku untuk menjadi teladan dengan membentuk Bank Sampah Unit, mencontoh praktik yang telah dijalankan di kantor Pusdal LH Sulawesi dan Maluku. Langkah ini termasuk membiasakan pembersihan sampah plastik sekali pakai dari sisa makanan sebelum dibuang, sehingga plastik tersebut memiliki nilai ekonomi dan tidak mencemari lingkungan.
Rakorda ini tidak hanya membahas lingkungan, tetapi juga keterkaitannya dengan kualitas manusia melalui isu stunting. dr. Rosita, M.Kes, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Ambon, memaparkan materi mengenai “Sinergi Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting Melalui Program MBG 3B”.
Kaitan antara lingkungan bersih dan penurunan stunting sangat erat, di mana sanitasi yang buruk akibat pengelolaan sampah yang salah dapat memicu penyakit infeksi yang menghambat pertumbuhan anak.
Di sisi lain, penguatan dukungan sosial datang dari Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku.
Bapak Daud Samal, yang mewakili TP-PKK, membawakan materi mengenai “Penguatan Kemitraan PKK Dalam Promosi dan Sosialisasi Pembangunan Keluarga di Maluku”. PKK dinilai sebagai mitra strategis karena memiliki jaringan hingga ke tingkat dasawisma, yang mampu mempercepat sosialisasi program Bangga Kencana sekaligus gerakan pilah sampah. Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 120 peserta ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat instansi vertikal, dinas terkait tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga organisasi kemasyarakatan.
Peserta tampak antusias mengikuti diskusi mengenai bagaimana mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini menganggap sampah sebagai barang buangan menjadi sumber daya yang bisa dikelola.
Dr. Azri Rasul menutup pemaparannya dengan sebuah pesan kuat mengenai peran keluarga. “Keluarga adalah kelompok terkecil dalam struktur sosial kita. Jika perubahan besar ingin dilakukan, mulailah dari rumah. Jika setiap rumah tangga di Maluku mampu mengelola sampahnya, maka masalah lingkungan di tingkat kabupaten hingga provinsi akan terselesaikan dengan sendirinya.”
Dengan adanya MoU ini, Provinsi Maluku memberikan sinyal positif kepada pemerintah pusat bahwa transformasi menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang kesehatan lingkungan dan kualitas hidup keluarga yang berkelanjutan. Implementasi dari kerja sama ini akan segera diturunkan ke dalam rencana aksi lapangan yang melibatkan sinergi antara dinas lingkungan hidup dan kader-kader BKKBN di seluruh pelosok Maluku.