Makassar, Universitas Hasanuddin (Unhas) melalui Pusat Studi Perubahan Iklim (PSPI) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), bekerja sama dengan Hanns Seidel Foundation (HSF), sukses menggelar pertemuan strategis bertajuk “Sinergi Multi-Pihak dalam Merumuskan Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Kota Makassar dari Kebijakan Regional Menuju Aksi Komunitas Pesisir”.
Kegiatan yang berlangsung di Swissbel Hotel, Makassar, pada Selasa (25/11) bertujuan untuk menerjemahkan komitmen iklim nasional, khususnya Second Nationally Determined Contribution (2nd NDC) Indonesia, menjadi aksi nyata di tingkat tapak. Pertemuan ini juga menjadi materi pembekalan kunci bagi mahasiswa KKN Tematik Perubahan Iklim Unhas.
Gelaran curah pendapat ini dihadiri langsung oleh Dekan Fakultas Kehutanan Unhas Prof. Dr. Ir. A. Mujetahid M., S.Hut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Makassar Dr. Helmy Budiman, S.STP., M.M., Perwakilan Hanss Seidel Foundation (HSF) Nila Puspita serta Sulawesi Community Forest dan Mahasiswa KKN Tematik Perubahan Iklim Unhas.
Target Penurunan Emisi di Level Nasional dan Global
Dr. Azri Rasul, S.K.M., M.Si, M.H., Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku-KLH/BPLH, yang hadir sebagai Narasumber menegaskan pentingnya implementasi kebijakan iklim yang berdampak langsung pada masyarakat.
“2nd NDC bukan hanya soal angka dan target penurunan emisi di level global. Implementasi yang berhasil adalah ketika kebijakan ini mampu melindungi warga dari abrasi, memastikan nelayan masih bisa melaut dengan stabil, dan menjaga ketersediaan pangan hingga mitigasi ancaman sampah plastik terhadap kerentanan perubahan iklim,” jelas Dr. Azri Rasul.
Kapusdal LH Sulawesi dan Maluku-KLH kembali mengungkapkan bahwa wilayah kepulauan seperti Sulawesi dan Maluku sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan air laut dan cuaca ekstrem. Oleh karena itu, sinergi multi-pihak yang melibatkan komunitas pesisir sebagai subjek utama adalah kunci keberhasilan komitmen nasional tersebut.
Perubahan iklim bukan lagi isu global yang jauh, tetapi kenyataan yang kini dirasakan masyarakat Makassar. Terdapat beberapa ciri dan gejala yang disampaikan seperti meningkatnya suhu udara, naiknya permukaan laut yang mengancam kawasan pesisir, curah hujan ekstrem yang memicu banjir, gelombang tinggi yang mengganggu aktivitas nelayan, serta perubahan pola musim yang mempengaruhi sektor perikanan, perkebunan hingga pertanian.
Pertemuan ini mempertemukan unsur pemerintah pusat, akademisi, dan aktivis. Indonesia berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% (usaha sendiri) dan 43,20% (dukungan internasional) pada tahun 2030, dengan fokus pada sektor Kehutanan, Energi, Industri, Pertanian, dan Limbah.
Perkuat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Kepala PSPI LPPM Unhas, Dr. Ir. M. Rijal Idrus, M.Sc., mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh lembaga yang berpartisipasi dalam pertemuan curah pendapat, termasuk instansi pemerintah, Unhas, perguruan tinggi lain, hingga LSM lingkungan.
Ide dan gagasan yang lahir dan terkumpul dari forum ini akan disusun menjadi modul pembekalan bagi KKN Tematik Perubahan Iklim, dengan harapan mahasiswa dapat turun ke masyarakat tidak hanya berbekal pengetahuan, tetapi juga pemahaman lokal dari para pemangku kepentingan.
“Sehingga rumusan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat pesisir dalam memperkuat adaptasi dan mitigasi guna menghadapi bencana hidrometeorologi,” pungkasnya.
Sementara itu, Perwakilan Hanss Seidel Foundation (HSF), Nila Puspita, menyampaikan komitmen lembaganya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir menghadapi perubahan iklim.
“Tidak hanya mendukung KKN tematik Unhas, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas lembaga demi memperkuat ketahanan ekologi dan sosial komunitas pesisir dan kelautan,” kuncinya.
