Tingkatkan Kualitas Birokrasi, Pusdal LH SUMA-KLH Gelar Bimtek Pembangunan Zona Integritas

Makassar, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembangunan Zona Integritas (ZI).

Kegiatan yang dihadiri oleh tim ZI serta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pusdal LH SUMA-KLH ini berlangsung secara hybrid, Kamis (10/07) di Ruang Rapat Baru, Pusdal LH SUMA-KLH.

Seperti yang banyak diberitakan,

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kepada instansi pemerintah yang berkomitmen kuat untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini dicapai melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pengendalian LH SUMA-KLH, Azri Rasul, menuturkan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman dan strategi pelaksanaan pembangunan ZI agar berjalan optimal dan sesuai ketentuan. “Kantor kita merupakan salah satu dari enam kontestan yang mendapat amanah oleh KLHK untuk menjadi percontohan ZI,” ujarnya.

Azri Rasul juga menekankan pentingnya tidak hanya memahami konsep ZI, tetapi juga mempraktikkan dan mengaplikasikannya dalam pekerjaan sehari-hari. Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari dukungan dan kerja sama seluruh rekan-rekan. “Banyak hal yang perlu diketahui, serta strategi apa saja yang dilakukan secara bersama dan kolektif untuk memperhatikan hal-hal tersebut,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan untuk melaksanakan arahan dari Inspektur Wilayah II KLHK guna memahami kewajiban dalam mendukung ZI sekaligus memperkuat wawasan dengan mengimplementasikannya kepada seluruh jajaran.

Bimtek ini menghadirkan narasumber secara hybrid, di antaranya Inspektur Wilayah II KLHK/BPLH, Esperanza; Perwakilan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kemenpan RB, Afif Nur Wahid; serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Hasanuddin, Dofiali Dwi Trisnakusumawati.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *