Jakarta, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku -Sekretariat Utama KLH/BPLH Dr. Azri Rasul S.K.M., M.Si., M.H., menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memperkuat kebijakan pengelolaan sampah. Hal tersebut disampaikan dalam ‘Rapat Koordinasi Pengembangan Material Recovery Facility (MRF)’ di Hotel Santika Premier Slipi, Jakarta pada (24/06/2025).
Rakor yang digelar secara ‘hybrid’ ini juga menyoroti peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah daerah melalui fasilitas MRF, seperti ‘Tempat Pemrosesan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R)’ dan ‘Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)’.
“Kami ingin memastikan kebijakan di pusat bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah provinsi hingga ke kabupaten/kota. Semua harus terkonfirmasi lewat koordinasi yang baik,” ujar Kapusdal LH SUMA, KLH Azri Rasul didampingi jajaran Kepala Bidang Wilayah dan Kasubbag TU Pusdal LH SUMA-KLH.
Ia mengungkapkan, tahun ini akan dialokasikan anggaran tahap pertama dari PNBP yang masuk di KLH untuk dihadirkan sarana MRF dalam bentuk pembangunan puluhan unit TPS3R dan TPST beserta sarana prasarana seperti mesin pencacah dan mesin press, kendaraan roda tiga hingga sarpras lainnya. Namun, Kapusdal LH SUMA ini juga menyoroti masih adanya Kabupaten/Kota yang dikenai ‘sanksi administratif akibat pengelolaan TPA secara open dumping’.
“Kita ingin melihat komitmen Pemerintah daerah untuk benar-benar menghentikan open dumping. Sarana MRF tidak akan diberikan jika tak ada upaya perbaikan dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Azri mengajak pemerintah daerah untuk serius melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber, melalui Bank sampah dan lainnya, agar residu yang masuk ke TPA semakin minim. Ia juga menekankan fokus utama dalam mengupdate dan mengakurasi data-data pengelolaan sampah dalam sistem SIPSN, yang kini harus mencakup hingga tingkat kecamatan.
“Jangan sampai MRF dijalankan tapi tidak dimanfaatkan. Kalau tidak efektif, kami sarankan tidak direkomendasikan menerima bantuan,” pesannnya dihadapan peserta rakor yang hadir dari DLH Kab/Kota di wilayah Sulawesi dan Maluku.
Melalui rapat ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat langkah nyata menuju pengelolaan sampah yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan.