Dalam rangka mencapai optimalisasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Sulawesi Selatan, telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi (Rakor)
program dan kegiatan UPT KLHK lingkup Sulawesi Selatan tahun 2022 yang diinisiasi oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku (P3E SUMA-KLHK)/Korwil UPT Satker LHK Sulawesi Selatan.
Rakor pembahasan program dan kegiatan satker LHK Sulawesi Selatan ini dilaksanakan pada Jumat (21/01/2022) serta diikuti antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup ( DLH) Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Kehutanan (DISHUT) Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), Sulawesi Selatan, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Hutan Lindung (BPDASHL) Jeneberang Saddang, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPI dan Karhutla) Wilayah Sulawesi, Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( BPPHLHK)
Wilayah Sulawesi Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi
, Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah II Makassar, Kepala Balai Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK)Makassar, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) wilayah XIII Makassar, Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Makassar, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar.
Nampak hadir juga Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN Makassar, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) dan Kepala Balai Taman Nasional Taka Bonerate (TN Takabonerate) serta para Kepala Bidang , Kasubbid P3E dan Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Pelaksana P3E SUMA-KLHK dengan tetap menerapkan prokes dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutan pembukaannya, Koordinator Wilayah Satker LHK SulSel/ Kapus P3E SUMA KLHK Dr.Darhamsyah menjelaskan bahwa Kita semua ‘bersenyawa dan bersinergi’ bersama Satker UPT LHK Sulawesi Selatan dan Stakeholder terkait.
“Kami datang dengan mandat yang baru dalam bersinergi bersama BBKSDA dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan serta LH Kabupaten/Kota dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bersama Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan pihak pihak terkait,”ungkapnya.
“Urusan KLHK di daerah adalah Bersenyawa dan Bersinergi, Hal ini sesuai dengan arahan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya kepada seluruh pemangku kepentingan baik itu bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab/kota dan Dishut Provinsi yang merupakan satu bagian sinergitas dari LHK,”pesan Dr.Darhamsyah.
“Satker LHK SulSel ini juga merupakan Satuan Kerja (Satker) di Indonesia yang berada di Sulawesi Selatan
Salah satu Provinsi yang terlengkap Balai Besar dan UPT-nya,”jelas Dr.Darhamsyah.
Dalam perjalanannya, Kita telah melakukan kegiatan bersama sama dengan keluarga besar Satker LHK Sulawesi Selatan yakni diantaranya dengan kegiatan Vaksinasi massal bersama, Penanaman pohon hingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya.
Menurut Kepala P3E SUMA KLHK yang juga diamanahkan sebagai Koordinator wilayah Satker LHK SulSel kembali mengungkapkan target sinergitas adalah; Menyelesaikan masalah dengan membangun kebersamaan, Sesuai arahan dari Sekertaris Jenderal KLHK Dr.Bambang Hendroyono dibutuhkan adanya ‘Reorganisasi’.
Kapus P3E SUMA-KLHK ini juga mengungkapkan bahwa dengan adanya’ koloborasi antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan (PPKL) untuk kewenangan yang didelegasikan.
Selanjutnya ia juga menambahkan perlunya mengintegrasikan perencanaan, fasilitasi, evaluasi pengendalian dan program Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, seperti integrasi antara TN dan wilayah Tapak.
Sinergitas antar UPT dan melakukan kebijakan teknis, Membuat dokumen kebijakan berdasarkan fakta dan data (policy brief) di tapak serta melihat lebih dekat seperti Tanah Objek Reforma Agraria(TORA), Penanganan Tambang liar, Permasalahan sampah, Capaian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) , Planologi, Data Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan Taman Nasional,”jelasnya.
Mengintegrasikan perencanaan pembangunan Ekoregion pada dampak lingkungan dan hasil Kerja yang bertujuan untuk input internal, mengordinasikan kegiatan serta memberikan masukan dalam efektivitas capaian kerja.
Serta ‘Lokus dan Fokus’ berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Kualitas Lingkungan pada willayah Sulawesi antara lain Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae , DAS Jeneberang Saddang , Tutupan Lahan, Open Dumping Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dll.
Dan adanya sinergitas koloborasi bersama Pejabat Fungsional Tertentu di P3E SUMA-KLHK ini antara lain JFT Analis Kebijakan, JFT Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), JFT Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) ,JFT Perencana, JFT Penyuluh Lingkungan (PELHI), JFT Analis Keuangan, JFT Pustakawan,dll.
Dikesempatan yang sama
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Ir.Andi Hasbi M.T.P menjelaskan terkait beberapa Pelaksanaan program Lingkungan Hidup yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sulawesi Selatan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam RPJM Nasional.
Kadis LH Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan pada data IKLH Sulsel , Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan data hulu sampai daerah hilir serta pada nilai Indeks Kualitas Sungai (IKS) di beberapa sungai dengan sedimentasi yang sangat tinggi yang menjadi perhatian tanggung jawab dalam skala nasional.
“Yang menjadi perhatian antara lain terkait air limbah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perencanaan pembangunan Kab/ Kota, open dumping pada TPA, Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dll,”beber Andi Hasbi.
“Danau tempe, DAS Jeneberang, Kegiatan di luar kawasan hutan yang butuh perhatian dan keterlibatan kita semua,”pungkas Kadis LH Provinsi Sulawesi Selatan.
Senada hal tersebut, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan ( BBKSDA SulSel) Kepala Ir.Thomas Nifinluri M.Sc mengatakan bahwa
program IKLH dan Pencemaran menjadi suatu hal yang penting.
“Beberapa lalu kita juga Tim ‘Wildlife Recue Unit’ ( WRU) BBKSDA menangani reptil liar (buaya,dll) di beberapa habitat sungai, diantaranya pada Sungai Tallo dan Sungai Larona dan beberapa lokasi lainnya,”beber Kepala Balai KSDA SulSel.
Beberapa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi fungsi Konservasi serta pada wilayah Untuk DAS Jeneberang telah banyak berubah fungsi.
Pada sesi rapat sinergitas antar Satker LHK Sulawesi Selatan ini juga dirangkaikan dengan Penyerahan SK secara Simbolis dari Kepala P3E SUMA KLHK/Koordinator Wilayah Satker LHK SulSel kepada Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem disaksikan oleh para peserta rakor dan dilanjutkan dengan ‘Focus Group Discussion’ (FGD).