Makassar, Rapat Koordinasi Kelembagaan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Prov Sulsel thn 2024 digelar di Hotel Best Western,
Makassar ( 9/07 2024).
Pertemuan ini digelar sebagai penguatan koordinasi kelembagaan terhadap pelaksanaan kegiatan Reboisasi Hutan Lahan (RHL) lingkup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024. Dikegiatan ini hadir Dr.Mini Farida, M.Si selaku Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku-KLHK, Ir.Andi Hasbi, MT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan SulSel, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang Saddang, Abdul Aziz, S.Hut.T., M.Sc serta para Kepala Balai UPT lingkup satker LHK SulSel serta para kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Dalam sambutan pembukaannya, Kadis LHK SulSel, Andi Hasbi menjelaskan bahwa kemampuan kita melakukan rehabilitasi hutan lahan ( RHL) sangat sedikit.
Kita harus pahami sudah banyak lahan kritis, sehingga menjadi tantangan bagi kita.
“Seperti suply listrik kita lebih banyak bergantung menggunakan PLTA namun ketika debit air kurang itu akan terdampak. Sehingga menimbulkan krisis ekonomi.
Di hulu kita berbicara hutan, di hilir non hutan. Mensinergikan semua satker yg ada sehingga dibutuhkan sinergitas antar balai. “Pedoman semua dokumen perencanaan kita belum dapat disinkronkan, sehingga menjadi PR bagi kita untuk menyatukan semua,”pungkasnya.
Ditempat yang sama, Kepala P3E SUMA KLHK , Dr.Mini Farida menuturkan pentingnya Koordinasi, Integrasi, Simplikasi dan Sinkronisasi atau KISS.
Sesuai peran P3E SUMA dalam Hexagonal Role dalam pengendalian pembangunan, dalam menjalankan mandat Peraturan Menteri LHK No. 15 tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi P3E; Mengkordinasikan Perencanaan pada tingkat Ekoregion. Membawa hasil lapangan ke perencanaan dan merumuskan intervensinya.
“P3E sebagai pengendali pembangunan di tingkat Ekoregion dari intervensi anggaran dan regulasi.Serta memastikan sasaran strategis KLHK pada tingkat Ekoregion dapat tercapai. Termasuk dalam mendukung data dan fakta sehingga informasi yang didapatkan menjadi rumusan perencanaan yg lebih bagus. isu apa saja yang ada di Sulawesi Selatan untuk menjawab IKLH,”pesannya.
Senada hal tersebut, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang Saddang, Abdul Aziz,
membeberkan Peran para pihak dalam pengendalian di wilayah Prov SulSel yang berlatar belakang efek dari perubahan iklim bersifat multi sektor, Komitmen menahan kenaikan suhu global (Folu), RHL sangat strategis serta Perlunya kolaborasi dan sinergitas.
Permasalahan yang diidentifikasi yakni lokasi RHL yg penuh tantangan, Masyarakat belum memiliki akses pengolahan RHL atau tdk memiliki legalitas.
Serta kurangnya pengetahuan kelompok masyarakat.
“Hal ini coba diselesaikan lewat
strategi penyelesaian masalah tersebut diatas seperti kegiatan RHL dan meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat”tutupnya.