MAKASSAR – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar I secara resmi memberikan apresiasi kepada sejumlah Satuan Kerja (Satker) mitra kerja yang berhasil menunjukkan performa luar biasa dalam pengelolaan keuangan negara sepanjang Tahun Anggaran 2025. Acara penganugerahan penghargaan ini diselenggarakan di Aula “Guardian Hall” KPPN Makassar I, Jalan Slamet Riyadi No. 5, Makassar, pada Jumat (06/02/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Unaudited Tahun 2025. Penyerahan penghargaan ini menjadi momentum krusial bagi para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memperkuat komitmen dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.
Parameter Penilaian dan Kategori Penghargaan
Dalam sambutannya, pihak KPPN Makassar I menjelaskan bahwa penghargaan ini tidak diberikan secara sembarangan. Penilaian dilakukan berdasarkan data objektif melalui aplikasi perbendaharaan dengan mengukur kedisiplinan serta ketepatan waktu satker. Terdapat tiga kategori utama yang menjadi fokus apresiasi kali ini:
- Kinerja Kepatuhan Bendahara: Meliputi Bendahara Pengeluaran, Penerimaan, dan Badan Layanan Umum (BLU).
- Penyelesaian Rekonsiliasi: Ketepatan dan keakuratan data laporan keuangan antara satker dengan bendahara umum negara.
- Implementasi Zero Retur: Keberhasilan satker dalam meminimalisir kesalahan data rekening sehingga tidak terjadi pengembalian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Sebanyak 19 institusi dan instansi pemerintah di wilayah Sulawesi Selatan hadir untuk menerima penghargaan tersebut. Nama-nama besar seperti Kantor Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Makassar, IPDN Kampus Sulawesi Selatan, hingga berbagai Balai Besar di bawah kementerian teknis masuk dalam daftar penerima penghargaan.
Beberapa satker yang menonjol di antaranya adalah Politeknik ATI Makassar, Rumkit Tk.II Pelamonia, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulsel, serta KPU Kabupaten Gowa. Kehadiran para pimpinan instansi ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan telah menjadi prioritas di level manajerial tertinggi masing-masing satker.
Prestasi Gemilang Pusdal LH Sulawesi Maluku
Salah satu sorotan utama dalam acara tersebut adalah keberhasilan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Wilayah Sulawesi dan Maluku. Instansi yang bergerak di bidang pengawasan lingkungan ini berhasil menyabet penghargaan Terbaik Ke-3 pada Kategori Implementasi Zero Retur SP2D Terbaik Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan ini mengukuhkan Pusdal LH Sulawesi Maluku sebagai instansi yang memiliki tingkat ketelitian tinggi dalam administrasi pembayaran. Dengan capaian Zero Retur, artinya proses penyaluran dana dari negara kepada pihak ketiga atau pegawai di lingkungan Pusdal LH berjalan sangat lancar tanpa kendala teknis administrasi, yang pada akhirnya mempercepat realisasi anggaran pembangunan.
“Ini adalah bukti kerja keras tim keuangan kami. Penghargaan dari KPPN Makassar I ini menjadi pemacu semangat bagi kami untuk terus mempertahankan integritas dan ketepatan dalam pengelolaan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran),” ujar Kepala Subbagian Tata Usaha, Rina Triany Muchsin, S.E., M.A.P. di sela-sela acara.
Mendorong Akuntabilitas Nasional
Pemberian penghargaan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk memastikan setiap rupiah dari APBN dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik (Good Governance). Dengan adanya implementasi Zero Retur dan rekonsiliasi yang cepat, pemerintah dapat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) secara tepat waktu dan akurat.
Kepala KPPN Makassar I dalam keterangannya berharap agar satker yang belum mendapatkan penghargaan dapat menjadikannya sebagai motivasi. Kepatuhan bendahara dan keberhasilan zero retur adalah kunci agar layanan publik tidak terhambat oleh masalah birokrasi keuangan.