Makassar, Menyongsong peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) 2025, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku-KLH (Pusdal LH SUMA) menggelar talk show interaktif bertajuk “Ending Plastic Polution” atau “Mengakhiri Polusi Plastik” bertempat di Studio Programa 1 RRI Makassar, Rabu (4/6) di Jalan Riburane.
Talk show ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, Hadir langsung Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI Brigjen TNI (Mar) DR. Wahyudi, S.E., M.Tr.Hanla., M.M., M.Han., Kepala Pusat Pengendalian LH Sulawesi Maluku-KLH Dr. Azri Rasul, S.K.M., M.Si., M.H., Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Dr. Suryadarma Hasyim S.T., M.T., Sekretaris DLHK Sulsel Erwin Werianto, dan Kepala DLH Kota Makassar Ferdi, S.Pt., M.Sc., Ph.D. Dengan Host oleh Arty Alfiart dari Pro1 RRI.
Dalam sesi dialog, Danlantamal VI Brigjen TNI (Mar) DR. Wahyudi, menegaskan perlunya kita bersinergi terhadap permasalahan sampah. Seperti memasyarakatkan program 3R (Reduce, Reuse dan Recycle).
Lebih lanjut, Pentingnya peran TNI AL dalam menjaga dan mengawasi wilayah maritim. Lewat pembinaan khususnya melalui peran Bintara Pembina Potensi Maritim.
“Kami mengingatkan dan mengedukasi nelayan serta pemilik kapal agar tidak membuang sampah plastik ke laut. Juga di masyarakat sekitar wilayah perairan, dimana jejak sampahnya akan terbawa ke laut,” ungkapnya.
Menurutnya, Dampak sampah plastik sangat serius karena dapat merusak ekosistem dan membahayakan pelayaran. Pentingnya sampah diperlakukan demi lingkungan hidup dan masa depan kita. Coba kita renungkan jika sampah tak terkelola dengan baik dan resiko yang akan dihadapi nantinya,” kunci Brigjen TNI (Mar) DR. Wahyudi.
Senada dengan hal tersebut, Kapusdal LH SUMA-KLH Dr. Azri Rasul menekankan bahwa berdasar data SIPSN 2023 sebanyak 56,63 juta ton timbulan sampah di Indonesia, terbuang ke lingkungan sebanyak 22,17 ton dan dari angka ini terdapat 10,8 juta ton sampah plastik.
Menurutnya bahwa Saat ini Bapak Menteri LH Dr. Hanif Faisol Nurofiq sangat getol memerangi sampah. Saat ini beliau concern juga terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berada di kabupaten/kota, Namun ternyata masih memakai “sistem open dumping”.
“Bapak Menteri LH telah menetapkan 343 Kab/Kota dalam status “pengawasan” dan 50 persennya juga mendapatkan status “sanksi administratif” dimana hal tersebut mendorong pengelolaan sampah di TPA secara baik,” ungkap Kapusdal LH SUMA- KLH.
Kami juga mendorong Pemerintah Kabupaten Kota dalam mengunnakan teknologi pengelolaan sampah seperti menggunakan teknologi RDF atau “Refuse Derived Fuel” merupakan Bahan Bakar yang dihasilkan dari Sampah dengan bekerjasama dengan pihak industri.
Seperti di Sulsel ada di Kab. Pangkep bekerja sama dengan PT. Semen Tonasa. “Ada juga PSEL atau Pengelolaan Sampah Energi listrik atau “Waste to Energy” namun ini membutuhkan biaya besar untuk membangunnya,” ungkapnya.
“Serta dalam waktu dekat ini, sesuai arahan Bapak Menteri LH untuk melaksanakan Aksi bersih di 8 Provinsi dan 102 Kab/Kota”.
Untuk di Kota Makassar, kita akan menfokuskan aksi-aksi bersih lingkungan di Kanal dan Pasar pada Tanggal 13 Juni mendatang,” pesannya.
Sementara itu, Sekdis LHK Prov. Sulsel mengungkapkan permasalahan sampah merupakan isu yang strategis dalam pengelolaan lingkungan. Dimana timbulan sampah yang terbesar adalah sampah dari rumah tangga berupa sampah plastik.
Hal serupa juga dijelaskan oleh Kadis LH Kota Makassar, Ia menambahkan bahwa aturan dari Perwali Makassar No. 21 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Makassar telah diterapkan di berbagai toko dan pasar. Termasuk pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai proyek strategis nasional.
Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim turut memaparkan bahwa aksi pembersihan kanal utama telah digelar seperti pada Peringatan Hari Air di Wilayah Kanal Sinrijala, Pannampu, dan Jongaya,” ungkapnya.
Sebagai dukungan nyata, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Ditjen SDA Kementerian PU Dr. Suryadarma Hasyim memaparkan bahwa Ada tiga kanal yang biasa kami bersihkan ketika momen Hari Air pada Bulan Maret, yakni Kanal Sinrijala, Pannampu, dan Jongaya.,” ungkapnya.
“Kami juga akan melibatkan tim Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan. Salah satunya di UPPK (Unit Pelaksana Pengairan dan Kanal) sungai dan kanal BBWS yang bertugas mengelola dan memelihara sungai dan kanal di wilayah kerja BBWS yang akan melakukan pemeliharaan bersama-sama lintas sektor pada 13 Juni 2025 nanti,” pungkas Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.
Seluruh narasumber sepakat bahwa persoalan sampah plastik harus ditangani bersama dengan pendekatan edukatif, regulatif, dan partisipatif dari semua pihak.
Diharapkan melalui kegiatan ini, mendorong sinergi antar lembaga dan pelibatan masyarakat secara bersama-sama dalam mengatasi permasalahan sampah serta polusi sampah plastik secara global melalui pendekatan kolaboratif.