Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya membuka Pameran Indonesia Green Environment and Forestry Expo 2022 di Jakarta Convention Center, Jumat, (01/07/2022).
Dilansir dari rilis resmi PPID KLHK bahwa melalui pameran ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ingin menggaungkan semangat kebangkitan sektor kehutanan untuk Indonesia maju.
Semangat ini menjadi tema pameran yang mencerminkan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan sektor kehutanan dan lingkungan untuk saling mendukung mendorong kinerja sektor kehutanan dalam mendukung pembangunan bangsa dan pemulihan ekonomi nasional, setelah 2 tahun dilanda pandemi Covid-19.
Menteri LHK dalam sambutannya pembukaan pembukaan “Indonesia Green Environment and Forestry Expo 2022” yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal KLHK mengatakan Saya yakini bahwa melalui ‘Pameran Indonesia Green Environment and Forestry Expo 2022′ ini, kita bersama-sama dapat saling berbagi informasi, tentang berbagai upaya yang kita lakukan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, Akademisi, Media, dunia usaha, dan elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Lebih lanjut disampaikannya bahwa sektor lingkungan hidup dan kehutanan telah banyak melakukan tindakan perbaikan/koreksi sejak akhir tahun 2014 hingga saat ini. Indonesia terus memperkuat aksi-aksi di lapangan dengan contoh untuk berbagai aksi nyata baik itu terkait pengendalian, konservasi keanekaragaman hayati, maupun isu global terkait perubahan dan sampah plastik di laut.
Menurutnya bahwa Kita perlu memperteguh komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkannya planet bumi untuk kesejahteraan seluruh umat manusia.
Beberapa kebijakan dan implementasi yang nyata telah mengalami perubahan dan kemajuan diantaranya adalah: Transformasi struktural dan produktivitas alam dan manusia untuk mengatasi dan mewujudkan kesejahteraan dalam hal akses kelola lahan. Areal hutan ditata melalui pemanfaatan hutan sosial seluas 12,7 juta ha; pencadangan kawasan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) 4,1 juta ha; perijinan korporat dikendalikan dan kita akan bertransformasi dari semula 96% bagi korporat 71 – 69% untuk korporat dan sekitar 29-31% untuk rakyat.
Dalam konteks pengelolaan lansekap, moratorium permanen hutan alam primer dan gambut seluas lebih dari 66 juta ha; restorasi dan perbaikan tata air gambut 3,4 juta ha; rehabilitasi DAS dan mangrove; perubahan paradigma pengelolaan hutan menjadi pengelolaan lanskap hutan dan multi-usaha kehutanan.
Pencegahan keanekaragaman hayati, perlindungan satwa liar dan habitatnya melalui konservasi kawasan serta perlindungan keanekaragaman hayati.
Penurunan angka deforestasi sampai titik terendah dalam sejarah Indonesia, yaitu 115 ribu ha pada tahun 2020 dan lebih menurun lagi pada tahun 2021.
Menapak maju kerja-kerja aksi iklim di berbagai sektor melalui penataan kawasan, kebakaran hutan dan lahan secara permanen, Proklim, tata kelola sampah dan limbah dalam konsep sirkular ekonomi dan nilai ekonomi karbon.
Pengendalian emisi karbon melalui Rencana Operasional FoLU Net Sink 2030 atau Penyerapan bersih (net sink) karbon sektor hutan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use – FoLU) untuk mengendalikan perubahan iklim yang mengikat.
Kebijakan dan kebijakan, regulasi, dan instrumen kerja lingkungan hidup dan kehutanan, dan juga membangun ketahanan iklim dengan upaya restorasi diantaranya melalui rehabilitasi hutan dan lahan, pemulihan lahan gambut dan ekosistem mangrove.